Politik etis yang juga dikenal sebagai politik balas kebijaksanaan merupakan merupakan suatu ajaran oleh kolonial yang memegang tanggung jawab atas kesejahteraan pribumi, dan ini merupakan kritik terhadap tanam paksa yang dilakukan oleh pihak jepang.
Pieter Brooshooft yang merupakan penggagas kaum etis menciptakan pemerintah kolonial lebih memperhatikan kesejahteraan kaum pribumi. Kemudian pada 17 September 1901, Ratu Wilhelmina yang gres saja naik tahta, dalam sebuah pidato dewan legislatif Belanda ia menegaskan bahwa pihak Belanda mempunyai panggilan watak terkait hutang kebijaksanaan pada bangsa pribui Hindia Belanda.
Kebijakan tersebut dikenal dengan Trias Van deventer yang meliputi:
Pieter Brooshooft yang merupakan penggagas kaum etis menciptakan pemerintah kolonial lebih memperhatikan kesejahteraan kaum pribumi. Kemudian pada 17 September 1901, Ratu Wilhelmina yang gres saja naik tahta, dalam sebuah pidato dewan legislatif Belanda ia menegaskan bahwa pihak Belanda mempunyai panggilan watak terkait hutang kebijaksanaan pada bangsa pribui Hindia Belanda.
Kebijakan tersebut dikenal dengan Trias Van deventer yang meliputi:
- Irigasi yakni membangun dan memperbaiki pengairan untuk keperluan pertanian
- Emigrasi yakni transmigrasi penduduk
- Edukasi, yakni memperluas bidang pendidikan.